Pendaftaran Poltekip dan Poltekim dibuka 8 – 23 Juni 2020

Senin 8 Juni 2020, beberapa sekolah kedinasan mulai membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun ajaran 2020. Salah satu Sekolah Kedinasan yang mulai membuka pendaftaran adalah Sekolah Kedinasan yang berada dibawah lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yaitu Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim).

Pembukaan pendaftaran berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor B/304/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Siswa/Siswi POLTEKIP/ POLTEKIM Tahun Anggaran 2020.

Ini merupakan kabar baik sekagilus kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa yang memiliki cita-cita untuk mengabdi menjadi PNS dibidang Lembaga Permasyarakatan dan Keimigrasian.

Dilansir dari situs resmi Kemenkumham, untuk tahun 2020 ada 4 kriteria formasi yang dibuka, yaitu:

  1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan SLTA-Sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
  2. Formasi Putra/Putri Papua/Papua Barat merupakan pelamar lulusan SLTA-Sederajat keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku.
  3. Formasi Pegawai merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
  4. Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat merupakan pelamar keturunan asli putra/putri Papua/Papua Barat yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

Berdasarkan Surat Pengumuman dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor SEK-KP.02.04-438, berikut adalah persyaratan lengkap untuk mendaftar Poltekip dan Poltekim:

  1. Merupakan Warga Negara Republik Indonesia
  2. Pria/Wanita
  3. Pendidikan SLTA sederajat
  4. Usia dengan ketentuan sebagai berikut :
  5. Formasi Umum dan Formasi Putra/Putri Papua/Papua Barat: usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun 0 bulan 0 hari (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir)
  6. Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat: usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020 tidak lebih dari 25 tahun 0 bulan 0 hari (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir)
  7. Tinggi Badan Pria minimal 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli
  8. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna
  9. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat
  10. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan)
  11. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan
  12. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia
  13. Tidak pernah putus studi/ drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dan POLITEKNIK IMIGRASI dan atau Akademi/Sekolah Kedinasan Pemerintah lainnya
  14. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Taruna/Taruni
  15. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/ pekerjaan dengan instansi/ perusahaan lain
  16. Bagi pelamar formasi pegawai/formasi pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat, selain harus memenuhi persyaratan diatas (angka 1 s.d. 13), juga harus memenuhi syarat :
  17. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I/ (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah)
  18. Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari proses pemeriksaan atau bebas hukuman disiplin dari Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Wilayah masing-masing
  19. PPKP tahun 2018 dan PPKP tahun 2019 minimal bernilai baik dan seluruh komponen / unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2020 pada sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).

Pendaftaran IPDN 2020 dibuka tanggal 8 sampai 23 Juni.

Pendaftaran untuk beberapa Perguruan Tinggi atau Sekolah Kedinasan untuk tahun ajaran 2020/2021 sudah mulai dibuka Senin 8 Juni 2020.

Salah satu sekolah kedinasan yang sudah mulai membuka pendaftaran mulai dari hari Senin 8 Juni 2020 adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berada di dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Sekolah Kedinasan khususnya IPDN, masih menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa dikarenakan Sekolah Kedinasan yang berada dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri tersebut menawarkan ikatan dinas PNS bagi para lulusannya. Jadi ketika masuk IPDN, seseorang akan otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Akan tetapi, untuk menjadi praja IPDN, calon pendaftar harus melalui dan mengikuti tes serta memenuhi syarat tertentu.

Dikutip dari situs resmi IPDN https://spcp.ipdn.ac.id/2020/, berikut adalah informasi penerimaan Praja IPDN tahun 2020.

Persyaratan Pendaftaran                                          

  1. Persyaratan Umum
  2. Warga Negara Indonesia
  3. Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2020; dan
  4. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan pelamar wanita minimal 155 cm
  5. Persyaratan Administrasi
  6. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan Paket C dengan ketentuan
  7. Nilai Rata-rata Ijazah minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah lulusan 2017 s.d. 2020; dan
  8. Nilai Rata-rata Ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah lulusan 2017 s.d. 2020;
  9. KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el;
  10. Bagi yang belum memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga (KK) dapat melampirkan Surat Keterangan Kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP-el yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
  11. Surat Keterangan lulus dari Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang, bagi siswa SMU/MA Tahun Ajaran 2019/2020;
  12. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP);
  13. Alamat e-mail yang aktif; dan
  14. Pasfoto
  15. Persyaratan Khusus
  16. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;
  17. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/adat;
  18. Tidak bertato atau bekas tato;
  19. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak;
  20. Belum pernah menikah/kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/melahirkan;
  21. Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
  22. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Praja IPDN, maka pendaftar:
  23. Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
  24. Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
  25. Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN;
  26. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN; dan
  27. Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan/atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual (LGBT).
  28. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen persyaratan pendaftaran di atas maka pendaftar dinyatakan GUGUR; dan
  29. Tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial pada Website SPCP IPDN

Alur Pendaftaran

  1. Masuk ke portal SSCASN dan membuat akun SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020.
  2. Setelah itu pendaftar harus Log in menggunakan NIK dan Password yang telah didaftarkan untuk mengunggah berkas berupa swafoto, melengkapi biodata, memilih sekolah kedinasan, melengkapi nilai dan upload dokumen persyaratan.
  3. Setelah semua berkas selesai diunggah, calon pendaftar bisa mencetak bukti pendaftaran dan menunggu pengumuman verifikasi berkas. Untuk pengumunan seleksi berkas, calon pendaftar bisa mengecek status kelulusan dengan cara Log in ke akun SSCN sekolah kedinasan tahun 2020.
  4. Calon pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi berkas, akan mendapatkan kode pembayaran.
  5. Kemudian calon pendaftar bisa mengunduh kartu ujian setelah melakukan pembayaran dan telah diverifikasi oleh system.
  6. Jika pembayaran sudah diverifikasi dan berhasil mengunduh kartu ujian, calon pendaftar bisa mengikuti tahapan ujian seleksi penerimaan Praja IPDN tahun 2020.
  7. Untuk pengumuman lulus seleksi bisa di cek di SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020.

Tahapan Seleksi Penerimaan

  1. Seleksi Kompetensi Dasar
  2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dilakukan dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assesment Test) oleh BKN
  3. Tes Kesehatan Tahap I
  4. Tes Kesehatan daerah akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah
  5. Pantukhir
  6. Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran
  7. Tes Kesehatan Tahap II